Departemen PERDAGANGAN PENDIDIKAN Nasional

depdiknas.jpg Dalam rangka reformasi pendidikan, pemerintah menyiapkan Rancangan
Undang-Undang “Badan Hukum Pendidikan” atau BHP. BHP adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, pendirinya pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dua kali saya baca dan merenungi rancangan BHP ini.

Mengubah nama

Rencana ini tidak konsekuen. Seharusnya mencantumkan pasal
penyempurnaan berupa perubahan nama “Departemen Pendidikan Nasional”
(Depdiknas) menjadi “Departemen Perdagangan Pendidikan” (Depdagpen).
Atau, demi efisiensi, menutup Depdiknas, semua kegiatan ditransfer ke
Departemen Perdagangan, menjadi “Direktorat Jenderal Perdagangan
Pendidikan”. Dengan demikian, pemerintah menghemat pengeluaran untuk
gaji dan fasilitas menteri, dirjen, direktur, dan lainnya.

Ada pertanyaan menggelitik. Apakah saat menyusun konsep rancangan BHP,
pemerintah sejak awal menyertakan (staf) Depdiknas? Jika “tidak”,
bunyi yang tersurat dan tersirat dari rancangan itu sungguh melecehkan
eksistensi Depdiknas. Jika jawabannya “ya”, (staf) Depdiknas sendiri
ternyata melecehkan diri sendiri. Jika demikian, Depdiknas dibubarkan
saja karena tidak menghayati lagi esensi pendidikan, mengingkari makna
dan misi suci kelembagaannya bagi Negara-Bangsa Indonesia.

Pemerintah tidak menyadari dua dasar. Pertama, hasil kerja iptek
memang bisa, boleh, dan pantas dijual. Namun, pendidikan ke arah
penguasaan skills ke-iptek-an tak selayaknya diperdagangkan. Any
scientific knowledge is public knowledge!

Kedua, demokrasi dalam pendidikan adalah mutu tinggi bagi jumlah anak
didik yang semakin besar karena tidak dibatasi pada yang mampu
membayar saja. Inilah gunanya kebijakan “Wajib Belajar”, sebisa
mungkin hingga SMA. Bukankah menurut rancangan ini pendidikan
diselenggarakan secara “demokratis”.

Tanpa visi, tanpa konsep

“Semangat dagang” itu jelas tercermin dalam Pasal 2, yang membenarkan
pihak luar bersama BHP Indonesia mendirikan lembaga pendidikan, dengan
modal sampai 49 persen.

Agar penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu memang diperlukan dana
memadai. Namun, dana ini baru menjadi positif-konstruktif setelah
sebelumnya ada konsep pendidikan yang jelas. Konsep ini justru tidak
ada. Dalam penjelasan atas rancangan ini, secara sumir disebutkan,
sistem pendidikan nasional disusun berdasarkan visi pendidikan
nasional. Mana visi ini? Angan- angan, day dream, bukan visi!

Di situlah terletak potensi bahaya. Tanpa konsep, tanpa visi nasional
tentang pendidikan nasional, modal asing dibolehkan ikut. Di balik
modal tentu ada pikiran konseptual, betapa pun “kecil” konsep itu.
Adapun mentalitas kolonial masih melekat pada pejabat kita cenderung
“menelan saja” pendapat yang diucapkan orang asing. Enggan berdebat
karena tidak punya argumen yang nalariah.

Jadi keberadaan konsep jauh lebih menentukan keberhasilan pelaksanaan
pendidikan “nasional”. Konsep/visi yang jelas dan telah disepakati
bersama amat penting sebagai acuan kerja. Mengapa? Pertama, bagi
pelaksanaan semua lembaga pendidikan, konsep/visi adalah batu ujian
dalam menilai ketepatan atau penyimpangannya.

Kedua, konsep/visi untuk menghadapi kompleksitas alami, liku-liku
bawaan zaman iptek dan proses globalisasi.

Ketiga, konsep/visi bagi penyusunan/perubahan/penyempurnaan kurikulum
sebagai respons atas kompleksitas, liku-liku dan mengombinasikannya
dengan aneka potensi alami Indonesia, nasional dan lokal.

Dalam peresmian UI sebagai Taman Sains”, Presiden Yudhoyono
mengatakan, peran iptek diperbesar agar mampu bersaing di tingkat
internasional.

Adapun dalam RUU BHP istilah ilmu pengetahuan dan teknologi tidak
disebut satu kali pun. Apakah secara implisit Presiden mengkritik RUU
BHP? Sebagai kepala pemerintah, kalau Presiden tahu ada cacat dalam
RUU BHP, mengapa meloloskannya ke DPR? Atau, Presiden belum pernah
membaca RUU BHP itu?

Dalam penjelasan RUU, poin (e) menyebutkan, “pendidikan
diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat”. Tidak jelas apakah dengan
“berhitung” dimaksudkan “hitung dagang” (hundelsrekenen). Yang jelas
tidak disebut demi mengembangkan “budaya keilmuan”, sejalan makna
ucapan Presiden di UI.

Berbagai tindakan aneh

Tidak heran jika dalam “komunitas nasional” kita belum memiliki
“subkomunitas ilmiah”, lingkungan bekerja orang-orang berbudaya
keilmuan, meski perguruan tinggi ada di mana-mana. Ketiadaan konsep
pendidikan yang menyeluruh tercermin pada aneka tindakan yang “aneh”
di bidang kegiatan kependidikan keilmuan. Ada pendirian “universitas
riset”, padahal tugas utama yang diemban universitas di mana pun
adalah pendidikan.

Nyaris semua pemenang Nobel adalah para dosen yang risetnya terkait
pengembangan ilmu yang dikuliahkan, bukan demi nilai jual hasil
risetnya. Belakangan hasil-hasil itu biasanya baru menjadi bahan
bisnis industrial.

Jadi yang meriset bukan universitas sebagai lembaga, tetapi dosen
sebagai persona ilmuwan. Sambil meriset dia menuntun para mahasiswanya
melakukan riset, science in term of process, dan melalui kegiatan ini
mengembangkan scientific spirit dalam diri anak-anaknya. Mereka inilah
kelak yang menjadi staf peneliti di R & D departments dari
perusahaan-perusahaan industrial.

Lembaga yang seharusnya melakukan riset di negeri ini adalah LIPI,
Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan masih ada Dewan Riset
Nasional.

Sementara itu, LIPI menciptakan gelar “profesor riset”, padahal
“profesor” adalah gelar jabatan akademis bagi persona yang mengajar di
perguruan tinggi. Mungkin pertimbangannya demi kegairahan untuk
meriset. Di masyarakat ada anggapan umum, “profesor” adalah orang yang
serba tahu. Di sinilah “keanehan” itu. Alih-alih memperbaiki citra
yang keliru dari orang-orang awam, lembaga ilmu pengetahuan malah
menyesuaikan diri pada citra yang keliru.

Memang profesor adalah gelar jabatan bergengsi. Kegengsiannya itu
bukan terletak pada “keserbatahuannya”, tetapi pada kenyataan, dia
adalah persona yang men-transform, melalui ajarannya, “informasi”
(perolehan SD) menjadi “pengetahuan” (di tingkat SMP, SMA), lalu
menyempurnakannya lebih lanjut, dari “pengetahuan” menjadi
“pengetahuan ilmiah” (ilmu pengetahuan) di perguruan tinggi. Idealnya,
guru-guru di SMP sudah pantas diberi gelar professeur.

Sebagai keseluruhan apa yang tersurat dan tersirat dari RUU BHP, jelas
mencerminkan hasrat pemerintah untuk lepas tanggung jawab
konstitusional dan historisnya. Tanggung jawab konstitusional berupa
tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab historis berupa
menyiapkan masa depan bangsa melalui pemberian pendidikan yang layak
bagi anak-anak bangsanya.

Inikah kado istimewa bagi Ibu Pertiwi?

Penulis: Daoed Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan
III, 1978-1983

Sumber : Kompas

Leave a comment

Filed under makalah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s