EFA – Education For ALL

Pendidikan memang tidak harus mahal, tetapi untuk menghasilkan pendidikan bermutu tinggi pasti butuh ongkos yang tidak murah. Faktor mahalnya biaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas disebabkan kebutuhan akan komponen-komponen pembelajaran yang tentu harus berkualitas.

Penyediaan guru yang kompeten ataupun fasilitas pendidikan yang lengkap dan memadai butuh biaya yang tidak sedikit. Meski demikian, tingginya biaya dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu semestinya tidak menjadi kambing hitam dalam permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Di sinilah pemerintah seharusnya berperan dalam menjamin hak seluruh warga dalam mengakses pendidikan karena pendidikan bermutu bukan hanya hak sebagian orang. Konstitusi tertinggi di negeri ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah mengamanatkan kepada negara untuk menjamin pendidikan warganya. Bahkan, pendanaan pendidikan dasar sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2 mengenai hak warga negara memperoleh pendidikan dan pembiayaan pendidikan dasar oleh negara.

Akan tetapi, dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), ketentuan UUD di atas menjadi tidak jelas lagi dengan adanya bunyi Pasal 46 Ayat 1 tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan.

Perluasan kewajiban pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah, juga masyarakat, menjadikan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 mengabur maknanya dan “ambigu”.

Tanpa muluk-muluk bermimpi memperoleh pendidikan bermutu, kenyataannya masih ada sejumlah penduduk yang bahkan belum pernah merasakan pendidikan. Pada tahun ajaran 2005/2006 tercatat angka partisipasi murni (APM) di tingkat sekolah dasar belum mencapai 100 persen (94 persen). Demikian juga APM di jenjang pendidikan dasar selanjutnya atau di tingkat sekolah menengah pertama baru sekitar 62 persen.

Selain APM, masih adanya penduduk buta aksara di Tanah Air juga menunjukkan akses pendidikan belum merata. Pada tahun 2005 masih ada 9,55 persen penduduk laki dan perempuan yang berstatus buta aksara. Tahun 2006 persentasenya menjadi 8,07 persen dari total penduduk. APM dan angka buta aksara adalah indikator yang cukup berperan dalam melihat ketersediaan akses pendidikan.

Jika buta aksara bisa ditiadakan dan pencapaian APM sudah seratus persen, langkah awal mewujudkan pendidikan untuk semua bisa dikatakan tercapai.

Kesenjangan pendidikan

Akan tetapi, langkah memang masih panjang. Pemerataan pendidikan berkualitas masih digayuti halangan. Kesenjangan status sekolah antara penduduk di pedesaan dan perkotaan adalah salah satu indikasi tidak meratanya akses pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2004, dari seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, sekitar 11 persen penduduknya tidak atau belum pernah sekolah. Sementara penduduk di perkotaan “hanya” 4,5 persen yang tidak atau belum pernah sekolah. Dari angka itu, bisa dikatakan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah penduduk terdidik di kota dan desa.

Status pendidikan penduduk di dua pembagian wilayah di atas kemudian bisa dikaitkan dengan besar pengeluaran rumah tangga mereka per bulan. Mayoritas penduduk di desa memiliki besaran pengeluaran Rp 100.000 hingga Rp 149.000 sebulan. Sementara penduduk di kota lebih besar pengeluarannya, yaitu pada rentang Rp 200.000 hingga Rp 299.000. Ada dua hal yang dapat melatarbelakangi lebih besarnya pengeluaran rumah tangga per bulan orang kota dibandingkan dengan orang desa. Yang pertama, biaya hidup di kota lebih tinggi sehingga pengeluaran pun lebih besar. Yang kedua, penghasilan penduduk perkotaan memang lebih besar. Apa pun penyebabnya, ketimpangan ini secara tidak langsung berefek pada kesempatan mereka mencicipi pendidikan.

Dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar, otomatis penduduk yang tinggal di kota mengalokasikan dana lebih besar pula untuk pendidikan. Jika orang kota menghabiskan 4,27 persen dari pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk pendidikan, orang desa hanya 2,27 persen dari konsumsi bulanannya. Perbedaan ini menimbulkan dua asumsi. Pertama, dibandingkan dengan penduduk di perkotaan, orang desa belum terlalu memprioritaskan pendidikan sehingga porsi pengeluaran per bulan untuknya pun lebih kecil. Kedua, biaya pendidikan di perkotaan memang jauh lebih mahal sehingga menyedot lebih banyak pengeluaran penduduk kota.

Pendidikan berkualitas

Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 13-14 Juni 2007 mengenai persiapan tahun ajaran baru, responden di 10 kota besar di Indonesia menyatakan memprioritaskan kualitas guru dalam memilih sekolah untuk anak- anak mereka. Hal ini tak lepas dari pandangan masyarakat secara umum yang menganggap syarat pendidikan yang berkualitas adalah apabila gurunya juga berkualitas. Dari beberapa alternatif prioritas yang ditanyakan dalam memilih sekolah, sebanyak 33,1 persen responden mengutamakan mutu guru dan sisanya bervariasi antara kurikulum, mutu lulusan, biaya, dan lain-lain.

Selain kualitas guru, kepada responden juga ditanyakan pendapat mengenai biaya masuk yang harus dibayarkan orangtua saat mendaftar sekolah untuk anak-anak mereka. Pada responden yang memiliki pengeluaran rumah tangga di atas Rp 3 juta per bulan, mayoritas (40 persen) berpendapat biaya masuk sekolah itu tidak memberatkan. Lain halnya dengan mereka yang memiliki pengeluaran rumah tangga di bawah Rp 1 juta hingga Rp 3 juta sebulan, biaya masuk sekolah dianggap cukup memberatkan, bahkan ada yang mengatakan sangat memberatkan. Padahal, untuk membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah, mayoritas orangtua (80 persen) hanya mengandalkan pendapatan bulanan sebagai satu-satunya sumber dana bagi seluruh kebutuhan. Artinya, mereka tidak berharap memiliki dana talangan di luar pendapatan rutin untuk membayar kebutuhan sekolah anak.

Dari beberapa rekam pendapat di atas, sedikitnya menunjukkan betapa orangtua gamang terhadap kondisi pendidikan saat ini. Keresahan orangtua terhadap beban biaya pendidikan akan sangat sulit apabila disandingkan dengan keinginan untuk memperoleh kualitas pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Karena, seperti yang telah dikatakan, pendidikan berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya berbagai keluhan tentang biaya pendidikan, dikhawatirkan, bibit-bibit keresahan itu suatu saat akan menjadi bom waktu melonjaknya angka putus sekolah di Indonesia.

Peran pemerintah

Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto, yang juga praktisi pendidikan dan pakar di bidang pengembangan kurikulum, mengatakan, pemerintah semestinya benar- benar menjalankan program wajib belajar pendidikan dasar (SD-SMP) bagi seluruh warganya. Wajib belajar di sini artinya, seluruh warga negara tanpa kecuali, yang berada pada usia pendidikan dasar, harus mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

“Seluruh biaya, termasuk kelengkapan sekolah, pada pendidikan dasar semestinya ditanggung pemerintah. Artinya, peserta belajar hanya tinggal datang ke tempat belajar. Bagi warga yang menolak program ini bisa dikenakan sangsi,” katanya.

Ia menambahkan, bila komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sungguh-sungguh dilakukan, tak mustahil program ini akan dapat dijalankan. Saat ini anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah baru sekitar 10,7 persen dari total APBN 2007.

Pendapat Soedijarto, guru besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu, menggambarkan bahwa pendidikan berkualitas seharusnya memang merata dinikmati masyarakat, tanpa kecuali.

Status ekonomi mereka seharusnya tidak jadi halangan untuk menikmati pendidikan bermutu. Itu akan terjadi, jika pemerintah benar-benar berkomitmen mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua.

Palupi Panca Astuti Litbang Kompas

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/13/humaniora/3681607.htm

Advertisements

Leave a comment

Filed under Research

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s