Mau sekolahkan anak DIMANA?

Anda sedang bingung mau menyekolahkan anak?. Ketidakpastian jaminan kerja setelah kuliah … faktor bulying, kekerasan di lingkungan sekolah, guru yang tak profesional … atau masih banyak hal lain yang membuat anda berfikir berkali-kali untuk menyekolahkan anak dimana …. silahkan simak opini dari Daoed Joesoef, yang pernah jadi Menteri Pendidikan kita.

Belakangan ini kian marak pelaksanaan sekolah rumah (homeschooling), yaitu rumah dijadikan tempat pembelajaran anak. Anak-anak itu didampingi dan dibantu orangtua sendiri atau dibantu menguasai pengetahuan/keterampilan tertentu yang diberikan dalam proses pembelajaran privat.

Pelaksanaan sekolah rumah ada yang dilakukan oleh satu keluarga untuk keperluan anaknya sendiri, ada pula yang diwujudkan secara kolegial antara dua atau tiga keluarga bagi anak-anak mereka. Tempat belajar ditetapkan di satu rumah terus-menerus atau bergiliran di antara rumah keluarga-keluarga yang terlibat, bagai mekanisme arisan.

Kegagalan pendidikan

Kegiatan sekolah rumah ini jelas merupakan reaksi personal terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah formal yang dewasa ini serba kacau dan penuh ketidakpastian. Adalah wajar bila orangtua mendambakan pendidikan yang dipercaya mampu memberi keturunannya suatu pegangan yang memadai bagi kehidupannya di masa depan, paling sedikit sebagai manusia individual. Di negara merdeka mana pun, pengadaan pendidikan yang ideal ini merupakan misi suci pemerintah, mengingat ia harus bisa
menyiapkan warga (citizen) yang andal.

Untuk negara-bangsa kita, misi itu jelas tercermin dalam kalimat di Pembukaan UUD 45 yang menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk negara-bangsa kita, misi itu jelas tercermin dalam kalimat di
Pembukaan UUD 45 yang menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk
untuk, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, reaksi warga Indonesia mengadakan sekolah rumah dapat dikatakan
bukti awal kegagalan misi pendidikan pemerintah nasional. Bila
pendidikan privat jenis ini memarak dan menjadi pengganti (alternatif)
pendidikan sekolah formal, dalam jangka panjang ia akan berakibat
fatal bagi pertumbuhan anak Indonesia menjadi manusia yang
bermasyarakat (homo socialis).

Sebagus apa pun pendidikan sekolah formal yang diusahakan pemerintah,
termasuk di negara maju, ia tidak akan dapat memuaskan kehendak
orangtua murid untuk memenuhi kebutuhan khusus anaknya terhadap
pengetahuan/keterampilan tertentu. Karena menyadari bakat anaknya yang
luar biasa di bidang musik atau sekadar demi mengisi waktu di luar
sekolah dengan kegiatan-kegiatan positif-didaktis, misalnya, orangtua
mendatangkan guru musik ke rumah. Atau mengingat daya tangkap anaknya
yang relatif rendah dan lamban untuk pelajaran tertentu, orangtua
meminta seorang tutor untuk membantunya di rumah.

Pelaksanaan pembelajaran di rumah seperti ini tergolong pendidikan
keluarga (famili education) yang baik karena tidak menjadi pengganti
pendidikan sekolah formal, hanya sekadar berupa pelengkap. Hal ini
sudah merupakan gejala biasa dalam proses pendidikan negeri maju di
mana semangat kompetitif amat diagung-agungkan.

Para pengamat pendidikan Barat amat terkesan dengan peran ibu-ibu di
Jepang—yang mereka sebut “education mama”—dalam membantu anaknya agar
bisa masuk universitas terkemuka di negerinya. Dalam cuaca apa pun,
para ibu itu mengantar dan menunggui anak-anaknya mengikuti pelajaran
privat tambahan jauh sebelum mereka menempuh ujian masuk perguruan tinggi.

Memang pendidikan keluarga seharusnya erat bekerja sama dengan
pendidikan sekolah formal. Artinya, orangtua dengan sadar dan sengaja
berperan sebagai guru kedua di rumah setelah guru berperan sebagai
orangtua kedua di sekolah.

Kerja sama ini juga demi mengimbangi berbagai akibat buruk bagi
pertumbuhan kemanusiaan anak yang berasal dari pendidikan di dan oleh
masyarakat yang secara spesifik tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa.

Lain halnya dengan sekolah (pendidikan) di rumah yang dijadikan
pengganti pendidikan formal. Di sini anak tidak lagi mendapat
pelajaran di sekolah, tetapi hanya di rumah. Jenis sekolah rumah
seperti inilah yang sebaiknya tidak dibiasakan karena bisa merusak
pertumbuhan anak menjadi manusia yang bermasyarakat.

Seburuk-buruk pembelajaran di sekolah, ia tetap merupakan kesempatan
anak untuk belajar bersosialisasi. Dengan bersekolah, untuk pertama
kalinya anak diinisiasi mengenal, lalu bergaul dengan orang-orang yang
bukan kerabatnya. Bahkan ada kalanya di saat bersekolah itulah dia
mulai belajar “berpisah” dari ibu dan bapaknya untuk belajar tegak di
atas kaki sendiri, di bawah bimbingan orang-orang asing, berupa guru
dan teman.

Memang, di sekolah ini pula si anak akan mengalami penekanan secara
mental dan fisik, mungkin ditambah gangguan dalam pelajaran
pergi-pulang sekolah. Namun, bukankah hal-hal “pahit” itu merupakan
gambaran nyata dari kehidupan yang bakal ditempuhnya sepanjang hayat
sebagai makhluk bermasyarakat?

Dia mulai disadarkan, manusia bukan sebuah pulau yang terpisah
menyendiri. Mau tidak mau dia akan berhubungan dengan orang-orang yang
berbeda asal-usul keturunan/kedaerahan, berlainan kepercayaan dan
bahasa ibu, serta berseberangan pendapat/pendirian mengenai berbagai
masalah yang sama, dengan karakter berlawanan, dengan citra terpuji
yang diunggulkan orangtuanya.

Namun, bukankah di lingkungan sekolah pula tidak jarang terjadi
hal-hal “manis” yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang menjadi
kenangan abadi di hari tua, membuatnya bernostalgia, bereuni sebisa
mungkin dengan teman-teman tempo doeloe.

Sejujurnya, inisiasi human melalui persekolahan ini jauh lebih
diperlukan anak dari keluarga berada di kota yang rumahnya berpagar
tinggi ketimbang anak keluarga tak berpunya di kampung yang biasa
hidup bertetangga secara spontan sejak lahir.

Makhluk bermasyarakat

Di negara-negara maju, sekolah rumah bukan tidak ada. Kebiasaan ini
“terpaksa” dilakukan keluarga yang hidup terpencil karena kondisi
kerja yang harus dipenuhi; misalnya, menjaga hutan dan national park,
mengurus mercu suar, menjalankan perahu angkutan di jaringan kanal
dalam negeri. Untuk ini, orangtua dibantu buku-buku dan siaran
televisi yang khas untuk keperluan pendidikan privat jarak jauh.

Tulisan ini bukan bermaksud melecehkan hak asasi manusia dari setiap
orangtua untuk memilih sendiri jenis pendidikan bagi keturunannya. Ia
hanya ingin mengingatkan, hak itu berurusan dengan manusia yang by its
very nature merupakan makhluk yang bermasyarakat dan karena itu
memerlukan pendidikan yang relevan untuk bisa menjadi begitu.

Ia juga berniat menggugah pemerintah untuk serius membina lingkungan
sekolah agar menjadi pusat budaya (sistem nilai) yang kondusif bagi
perwujudan dua pengertian, citizenship dan res pubilica (manusia
beradab yang bermasyarakat) serta manusia pemikir (homo sapiens).

Kewarganegaraan, baik sebagai fungsi maupun tanggung jawab, meliputi
tidak hanya tugas dan kewajiban, tetapi juga hak dan wewenang. Sebab,
dengan citizenship dalam kenyataan dimaksud sociality, mengingat
tergolong civil society berarti dikaruniai seperangkat wewenang dan
hak tertentu untuk mengembangkan dan menyempurnakan diri di masyarakat
tanpa harus terkait hak-hak kewarganegaraan menurut artian murni,
yaitu politik.

Homo sapiens pantas ditanggapi sebagai the crown of the creation.
Berbeda dengan orangutan, penyu, atau elang rajawali, manusia yang
berpikir tidak beroperasi sebagai individu-individu yang tersebar
secara acak di suatu wilayah, tetapi sebagai pemegang andil dalam
khazanah kolektif dari acquired knowledge and skills yang sebagian
besar berupa kekaryaan dari generasi-generasi pendahulu. Artinya,
sebelum dimatangkan menjadi makhluk yang berpikir, anak manusia harus
lebih dulu disiapkan sebagai makhluk beradab yang bermasyarakat. Dan,
sejarah human membuktikan sistem pendidikan sekolah formal yang
dikonsepkan dengan baik mampu menyiapkan dan mematangkan hal-hal yang
disebut tadi.

Tanpa keberadaan warga yang berupa homo sapiens yang tumbuh dari homo
socialis, kehadiran Republik Indonesia di peta dunia merupakan
kebetulan belaka.

Daoed Joesoef Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet
Pembangunan III, 1978-1983

Leave a comment

Filed under makalah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s