Indonesia berMIMPIKAH?

Mari kita bermimpi dan berhitung. Melalui Visi 2030 apa yang kira-kira
dialami anak Indonesia yang lahir tahun 2007? Ketika berumur 23 tahun
nanti, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, kalau
mendapatkan pekerjaan akan membentuk angkatan kerja dengan pendapatan
per kapita 18.000 dollar AS per tahun. Mereka akan berpenghasilan Rp
15 juta per bulan, atau Rp 500.000 per hari dengan kurs Rp 10.000.
Merekalah sebagian dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia.

Visi Indonesia 2030 itu ketika dipertemukan dengan realitas aktual,
terbentang jurang besar, kata Romo Pujasumarto. Pada tahun 2006,
misalnya, dengan penduduk lebih dari 220 juta orang, kondisi kehidupan
ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Kemiskinan adalah kenyataan hidup. Sampai Februari 2005, misalnya,
35,10 juta warga negara, artinya 15 persen dari 97 juta
penduduk—membengkak menjadi 35,1 juta orang (15,97 persen) dari jumlah
penduduk Indonesia—menderita kemiskinan. Jumlah itu meningkat menjadi
39,05 juta (17,97 persen) pada bulan Maret 2006. Merekalah orang
miskin dengan biaya hidup di bawah Rp 14.000 per hari per orang,
artinya per bulan Rp 420.000. Ketika kemiskinan diukur dengan biaya
hidup sekitar Rp 18.000 per orang per hari, jumlah orang miskin
Indonesia menjadi 108,78 juta atau sekitar 49 persen penduduk Indonesia.

Kalau data di atas disandingkan dengan data pengangguran, dua entitas
yang punya relasi saling memengaruhi, dijumpai betapa negeri ini
secara kualitatif merosot. Laporan PBB yang terakhir, Mei 2007,
menyebutkan tingkat pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi
di antara negara-negara ASEAN. Sepanjang tahun 2000-2006 tingkat
pengangguran di sebagian besar negara ASEAN stabil atau menurun,
sebaliknya di Indonesia naik dari 6 persen menjadi 10,4 persen.

Jurang besar visi dan realitas itulah yang dihadapi. Visi Indonesia
2030 tidak memperhitungkan tantangan riil yang dihadapi. Visi memang
mimpi. Sehingga ketika dibuat dengan mengabaikan faktor ruang
kontekstual, visi menjadi utopia. Ngawang-awang di langit takkan
tercapai. Padahal ada hitung-hitungan yang dibuat Tujuan Pembangunan
Abad Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). MDGs dengan rinci
menegaskan tingkat capaian pembangunan sampai 2015.

Mengenai bidang pendidikan yang tidak dirumuskan Visi 2030, MDGs
menargetkan pada 2015 semua anak di mana pun dapat menyelesaikan
pendidikan dasar. “Saya melihat rumusan MDGs realistis dan terukur
baik dalam hal menanggulangi kemiskinan dan kelaparan maupun
pendidikan,” kata Tukiman Taruna. Dengan tidak menyebutkan pendidikan
dan semata-mata capaian ekonomi, rupanya Visi 2030 beranggapan,
“Sejauh perekonomian membaik apalagi estimasi pendapatan 50 dollar AS
sehari, sejauh itu pula pendidikan semakin mencerdaskan bangsa.”

MDGs mencantumkan 41 indikator. Semua indikantor terukur dengan jelas,
misalnya, target menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan
menjadi setengahnya pada tahun 2015. Indikatornya, prevalensi anak
balita kurang gizi, proporsi penduduk yang berada di bawah garis
konsumsi minimal 21.000 kalori per kapita per hari. Sementara dalam
Visi 2030 masih sangat global dan umum.

Bicara mengenai angkatan kerja berarti juga bicara tentang pendidikan.
Artinya, apakah angkatan kerja nanti sudah siap dan sudah dengan baik
dipersiapkan. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan sebuah fakultas
Universitas Gadjah Mada, menunjukkan ketika kita berbicara tentang
perkembangan anak, 76 persen keberhasilannya sangat tergantung dari
program intervensi yang kita lakukan. Intervensi antara lain dilakukan
lewat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan
pemerintah tahun 2006.

Ketika program intervensi dilakukan terhadap kesejahteraan keluarga,
kontribusinya hanya 50 persen bagi perkembangan anak. Sementara
pendapatan 18.000 dollar AS per tahun menurut Visi 2030 mau digenjot.
Berdasar penelitian ini sumbangannya terhadap perkembangan anak hanya
50 persen.

Pendidikan = jembatan

Hitung-hitungan logis diskusi sehari itu menegaskan persyaratan yang
disampaikan kepala negara. Mengutip Presiden, “bangsa yang besar
adalah bangsa yang mampu mewujudkan mimpi yang besar”, perwujudan itu
memerlukan sejumlah syarat. Salah satu jembatan yang perlu mendapat
perhatian serius adalah pendidikan; bagaimana mempersiapkan anak didik
agar mengalami “impian 2030” itu.

Sebaliknya pada saat yang sama, kita memang bangsa gampang lupa,
pengidap amnesia.

Dalam konteks pengidap amnesia, tahun 1957 Presiden Soekarno pernah
kecewa. Dia kecewa atas pengembangan pembangunan nasional yang perlu
diberi basis pada pengembangan sumber daya manusia. Dua puluh lima
tahun kemudian kondisi itu tidak jauh berbeda. Menurut Soedijarto,
panelis, di tengah kondisi semakin tertinggal jauh dari perkembangan
global, tahun lalu Indonesia belum termasuk dalam 10 besar ekonomi .

Menurut Soedijarto, dalam kondisi mencemaskan itu, Indonesia Forum
meramalkan tahun 2030 Indonesia akan muncul sebagai salah satu lima
besar ekonomi dunia. Perkembangan pesat itu menurut Soedijarto
disebabkan keberhasilan mengembangkan pendidikan tinggi.

India, misalnya, yang pada 2005 berada di luar 10 besar diramalkan
pada 2040 masuk menjadi nomor tiga. India diramalkan menghasilkan
hampir 700.000 sarjana IPA dan teknik yang pada tahun 1990-1991 baru
lebih kurang 200.000 sarjana. China yang pada 1990-1991 menghasilkan
200.000 sarjana IPA dan teknik, tahun 2004 menghasilkan lebih dari
500.000 sarjana. AS yang pada 1990-1991 menghasilkan lebih dari
300.000 sarjana IPA dan teknik, tahun 2004 telah menghasilkan 400.000
sarjana.

Cerita sukses mereka menunjukkan bahwa pendidikan, utamanya pendidikan
tinggi, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan
negara, terutama ekonomi. Karena itu, menarik dipersoalkan Visi
Indonesia 2030 kurang mendudukkan peran pendidikan tinggi. Memang
tidak langsung disebutkan, pada 2030 Indonesia masuk 10 besar dunia,
tetapi bagaimana “jembatan” itu dikembangkan tidak dijelaskan rinci.

Pertanyaannya, bagaimana strategi pendidikan nasional Indonesia
menghadapi tantangan ke depan itu. Selain menyangkut dana pendidikan
yang belum mencapai 20 persen, AS pada tahun 2005 menyediakan beasiswa
100 miliar dollar AS, di samping dana-dana lain untuk meningkatkan
jumlah lulusan bermutu dan kompeten.

Belum ketemu

Kalau segala ketentuan dalam Pasal 31 UUD 1945, terutama yang terkait
Pasal 31 Ayat 2: “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya,” Pasal 31 Ayat 5: “pemerintah
berkewajiban memajukan iptek” dilaksanakan secara konsekuen, perkiraan
visi Indonesia 2030 bukanlah mimpi besar.

Menurut Soedijarto, pasal-pasal dengan konsekuensi anggaran 20 persen
itu mengarahkan, kalau Indonesia akan membangun kehidupan bangsa yang
cerdas, amat tergantung keberhasilan menyelenggarakan sistem
pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Hal itu tercermin dari
keberhasilan Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang
didasarkan atas keberhasilannya membangun infrastruktur sebagai bagian
dari fase awal industrialisasi. Infrastruktur dimaksud meliputi fisik,
teknologi, SDM, dan kewirausahaan/usaha kecil. Keempatnya prasyarat
keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam hal infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyiapan SDM,
terlihat jelas hubungan universitas dan produktivitas universitas
utamanya bidang iptek. Pada abad ke-21 ini universitas merupakan mesin
utama lembaga pendidikan dan riset, dan pembangunan ekonomi berdasar
iptek. Karena itu, AS menyediakan anggaran belanja untuk pendidikan
tinggi 2,5 persen PDB-nya, sedangkan dana pendidikan bagi SD hingga
universitas di Indonesia hanya 0,2 persen PDB. Akibatnya, walau lulus,
tak ada hubungannya dengan dunia industri.

Strategi dan sistem pendidikan di Indonesia terlihat tidak gayut
(ketemu), dengan Visi 2030. Praksis pendidikan tidak relevan dengan
pembangunan ekonomi, tidak relevan dengan pembangunan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai sebab atau akibat, hal itu
terlihat belum dibiayainya secara penuh penyelenggaraan pendidikan
dasar, sehingga sekitar 30 persen anak usia SD tidak dapat
menyelesaikan pendidikan tingkat SD, hanya 60 persen lulusan SD
meneruskan ke jenjang SMP. Dari sisi hukum terlihat tidak
dilaksanakannya ketentuan Pasal 12 Ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang hak anak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai bakat,
minat dan kemampuannya.

Penyelenggaraan ujian nasional mempersulit upaya menjadikan sekolah
sebagai tempat pembelajaran segala kemampuan, nilai, dan sikap yang
diperlukan. Padahal, lembaga pendidikan bukanlah untuk memilih dan
memilah mereka dari segi kemampuan kognitif, suatu praksis pendidikan
yang a-demokratis. Lebih parah lagi, mereka berasal dari keluarga
tidak mampu. Apalagi dengan kelalaian Indonesia membiayai pendidikan
tinggi, semakin terlihat sulit merealisasikan Visi 2030.

Karena berbagai ketentuan dalam UUD 1945, dan UU No 3/2003 tidak
dilaksanakan, artinya perlu tinjauan budaya politik di Indonesia.
Tidak dilaksanakannya ketentuan mendasar untuk masa depan bangsa,
masih menjadi salah satu karakteristik praktik politik di Indonesia;
menunjukkan belum cerdasnya kehidupan bangsa ini.

Diskusi menawarkan jalan keluar. Satu di antaranya bagaimana partai
tidak hanya berkutat pada persoalan hak-hak politik, tetapi juga
hak-hak dasar sebagai hak asasi manusia, di antaranya hak memperoleh
pendidikan baik dan kompeten.

Dengan fokus itu politisi dan birokrat Indonesia memperjuangkan secara
serius dalam wacana maupun eksekusi tentang terealisasinya pasal-pasal
UUD berikut turunannya, termasuk terealisasinya 20 persen anggaran
nasional untuk pendidikan. Kalau tidak, gagal pernyataan Presiden,
bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mewujudkan mimpinya”.

Visi Indonesia 2030 tetap jadi mimpi besar.

Sumber: Kompas

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Indonesia berMIMPIKAH?

  1. hasanbasri

    nampaknya hanya cuma mimpi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s