Kritis bila Tak Mengkritisi UN

Oleh Baskoro Poedjinoegroho E

Direktur SMA Kanisius Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Jakarta Pusat, Harian Kompas, Kamis 3 Feb 2005

ADA dua hal pokok yang dapat dijadikan pijakan guna mengkritisi ujian nasional (UN). Pertama, tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas berbagai kritik terhadap kinerjanya dan Kabinet Indonesia Bersatu.

Presiden mengutarakan, hendaknya kita semua berani menerima kritik dengan lapang dada, jiwa besar, terbuka (tidak serta-merta menangkalnya); karena kritik itu akan memacu dan memicu semangat kerja (Kompas, 1/2/2005). Kritik tidak harus ditanggapi dengan kemarahan. Inilah sikap terpuji yang seyogianya diikuti, dikembangkan, dan dijadikan dasar berpikir/bertindak oleh siapa pun yang mau peduli terhadap kemajuan bangsa, khususnya dalam penelaahan dunia pendidikan, baik pembuat kebijakan atau pelaksana dan stakeholder.

Kedua, pernyataan Dodi Nandika, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas bahwa studi-studi (penelitian?) tentang UN belum menjangkau persoalan: mendeteksi kecurangan pelaksanaan UN di lapangan, korelasi langsung UN dan peningkatan mutu di sekolah atau daerah, fokus pengajaran hanya pada bidang studi yang diujikan saja (demi angka?) (Kompas, 31/1/2005). Bila demikian, apa yang mau dicapai dengan pelaksanaan UN yang telah tertuangkan dalam Peraturan Mendiknas No 1/ 2005 tentang Ujian Nasional 2004/2005 tertanggal 12 Januari 2005? Mengingat tujuan pokok UN adalah untuk menjaga standardisasi dan peningkatan mutu pendidikan, namun pantas disayangkan, justru hal pokok ini tidak menjadi pusat perhatian studi atau penelitian itu.

PENULIS tidak akan masuk ke dalam berbagai kritik seperti adanya uang di balik UN, cara belajar atau proses pendidikan yang terabaikan karena menomorsatukan hasil atau angka, konversi angka yang tidak pedagogis, kecurangan/kebocoran dalam pelaksanaan UN, pelaksanaan UN dua kali dalam setahun, mendongkrak ambang batas kelulusan dari 4,01 menjadi 4,25, dan sebagainya.

Yang ingin penulis ketengahkan adalah perihal keterlibatan semua pihak dalam mengkritisi UN. Mengapa UN harus dikritisi karena pendidikan bangsa menjadi tanggung jawab seluruh bangsa. Untuk itu diperlukan komitmen bersama. Komitmen dibuat dan dimiliki semua. Jika tidak, komitmen hanya akan menjadi hiasan.

Di republik ini ada tiga lembaga yang bertugas mengurus negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita berbicara tentang UN, maka jelas, yang berperan dalam pengambilan keputusan adalah eksekutif.

Bila dicermati secara lebih mendalam, ternyata pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan saja, tetapi sekaligus pelaksana dan penilai keberhasilan UN. Kebijakan sekitar UN menjadi monopoli pemerintah. Jika demikian, maka peran partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah tidak berjalan. Posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah tidak diperhitungkan, peran mitra pemerintah menjadi tidak ada alias mati. Mungkinkah kebijakan yang tidak didukung (atau dilaksanakan secara apatis) oleh seluruh komponen bangsa akan berdampak bagi kemajuan pendidikan di republik ini? Sekali lagi, apalagi bila tidak ada komitmen sama sekali, apa jadinya?

Karena itu harus diupayakan agar seluruh komponen bangsa terlibat dan bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan. Peran pemerintah yang sedemikian besar harus dihentikan dengan penyertaan peran masyarakat, terlebih pelaku pendidikan atau pendidik/guru karena merekalah yang terlibat langsung. Bisa diperkirakan jawaban apa yang akan muncul atas pertanyaan: apakah kebijakan UN yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas boleh dikritisi oleh semua pelaku pendidikan, terutama pegawai negeri? Apakah rekan-rekan pendidik/guru negeri dengan bebas tanpa rasa takut aktif mengkritisi kebijakan UN? Dalam lingkup Depdiknas, apakah para petinggi atau atasan dengan mudah dan terbuka mengakomodasi kritik-kritik atau pandangan berbeda dari bawahan sebagai tanda kesetiaan terhadap komitmennya untuk memajukan pendidikan?

Dari pengalaman bergaul dengan banyak pelaku pendidikan yang kebetulan pegawai negeri, ternyata masih banyak yang mempunyai kepedulian dan keinginan serius untuk memajukan dunia pendidikan. Itu semua muncul begitu saja, terutama dalam pembicaraan tidak resmi. Namun dapat diperkirakan, apakah ide-ide cemerlang sebagai bukti sikap kritisnya yang biasanya tidak sama dengan kebijakan dari atasan, termasuk perihal UN, akan terungkap dalam forum, rapat, atau pertemuan resmi? Jawaban berpulang kepada petinggi atau pengambil kebijakan. Sebagai test-case kita bisa mengambil contoh pertemuan para kepala dinas seluruh provinsi yang diundang Depdiknas 3-4 Februari 2005 perihal UN 2005. Tetapi, jika pemanggilan Kepala Dinas Depdiknas hanya dimaksudkan untuk mengklarifikasi, menyamakan persepsi dan memberi instruksi agar melaksanakan UN, maka test-case tidak berlaku lagi. Bisa dipahami, sulit untuk mengkritisi kebijakan lembaga di mana seseorang ada di dalamnya.

Meski demikian, penegasan pemerintah mengenai pelaksanaan UN yang sedemikian itu akan kian memacu munculnya dikotomi dalam menyelenggarakan pendidikan, artinya keterpisahan antara pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan negeri dan swasta (masyarakat) akan kian jauh. Jika tidak disadari, bisa memunculkan pertentangan/sentimen yang tidak perlu karena akan lebih memperkeruh wajah dunia pendidikan. Akibatnya, akan sulit untuk menyebut swasta sebagai mitra pemerintah. Padahal, UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ciptaan pemerintah dengan gamblang mengamanatkan keterlibatan peran swasta; peran swasta tidak boleh diabaikan dalam menyelenggarakan dan memajukan pendidikan (Pasal 4 Ayat 6 dan Pasal 54).

KETERLIBATAN legislatif (DPR) pantas diacungi jempol; mereka konsisten menjalankan fungsi kritisnya sebagai pelaksanaan nurani rakyat dengan mengkritisi UN. Karena itu langkah legislatif harus diikuti dengan pembentukan secepatnya lembaga independen yang diberi wewenang untuk mengkritisi pendidikan secara lebih dekat dan intens. Lembaga itu harus netral dan bebas dari penyelenggara pendidikan sehingga mempunyai keleluasaan untuk mengkritisi secara cerdas seperti diamanatkan UU RI tentang Sisdiknas ciptaan pemerintah (Pasal 58 Ayat 2). Hanya kenetralan dan kebebasan yang bisa menjamin ketajaman nurani yang pada gilirannya akan meruncingkan pengamatan kritis terhadap seluk-beluk pendidikan, jadi tidak hanya berkutat pada perlu tidaknya UN, siapa pro/kontra UN. Karena esensi masalah pendidikan bukan terletak pada ada atau tidaknya UN, tetapi terlebih dan terutama pada tidak berkualitasnya pendidikan kita. Jawaban yang berupa pelaksanaan UN atas masalah pendidikan tidaklah mengena sasaran. Sebab, kita tidak pernah merumuskan dengan jernih dan cerdas kualitas pendidikan secara nyata-operasional sebagai sasaran-bidik agar dapat dijadikan kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah pendidikan. Karena itu, hentikan dahulu pelaksanaan UN.

Baskoro Poedjinoegroho E Direktur SMA Kanisius Jakarta, Anggota Dewan Pendidikan Jakarta Pusat

Leave a comment

Filed under makalah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s