Model Kurikulum Keunggulan Lokal

 

Beberapa hari lalu saya diundang Pusat Kurikulum Balitbang Deoduknas RI untuk diskusikan hal ini, semoga bermanfaat

 

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap semua aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Perubahan itu disebabkan oleh perubahan politik dan tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam pemerintahan sentralistik, hampir semua kebijakan penting dan kendali pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah, propinsi dan kabupaten/kota menjadi pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat, Jakarta. Pada saat ini fungsi dan wewenang pemerintah daerah lebih besar dalam membuat kebijakan dan melaksanakannnya sesuai dengan variasi potensi, dan kepentingan pengembangan daerahnya masing-masing.

Desentralisasi juga terjadi dalam dunia pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan memungkinkan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat melakukan inovasi kebijakan dalam pengembangan pendidikan. Hubungannya dengan kebijakan pemerintah pusat merupakan hubungan sinergi yang memenuhi standar-standar yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Salah satu desentralisasi pendidikan adalah desentralisasi kurikulum. Pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan Nasional hanya menentukan standar-standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di tingkat daerah. Standar minimal itu berupa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi, dan standar sarana dan prasarana. Pengembangan lebih jauh terhadap standar-standar tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi kebijakan itu, maka daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis keunggulan lokal.

B. RASIONAL

Sejak terjadinya reformasi di Indonesia telah dikeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan desentralisasi, aturan-aturan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang: Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang pendidikan.

3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten / Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah,serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 14 Ayat 1 bahwa kurikulum untuk SMP/MTS/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dapat memasukkan pendidikan berbasis keungulan lokal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas sudah diatur bahwa pelaksanaan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan harus dilakukan di daerah. Oleh karena itu pengembangan kurikulum sebagai salah satu substansi utama dalam pengembangan pendidikan perlu di desentralisasikan, terutama kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah. Dengan demikian daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan. Sehubungan dengan kondisi daerah dan potensi daerah di Indonesia yang cukup beragam, maka perlu daerah meningkatkan potensi daerah melalui pendidikan di sekolah.

Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan kebergaman potensi daerah ini pengebangan potensi dan keunggulan daerah. Sehingga anak-anak tidak asing dengan daerahnya sendiri dan faham betul tentang nilai-nilai dan budaya daerahnya sendiri, sehingga anak-anak dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerahnya sesuai dengan tuntutan ekonomi global yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan dengan ekonomi global masing-masing daerah ingin berlomba bersaing dengan negara lain untuk memasarkan keunggulan daerahnya sendiri.

C. PENGERTIAN

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.

Keunggulan lokal yang dimiliki suatu daerah dapat lebih memberdayakan penduduknya sehingga mampu meningkatkan penghasilannya atau meningkatkan PAD (Penghasilan Asli Daerah). Karena manfaat dan pengasilan yang diperoleh menjadikan penduduk daerah tersebut berupaya untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas keunggulan lokal yang dimiliki daerahnya sehingga bermanfaat bagi penduduk daerah setempat serta mampu mendorong bersaing secara nasional maupun global. Dengan memberdayakan keunggulan local dapat menjawab permasalahan yang ada :

a. Kenuggulan lokal apa yang dapat dikembangkan

b. Bagaimana cara mengembangkannya

c. infrastruktur apa yang diperlukan

d. Berapa lama pembelajaran keunggulan local dilaksanakan

e. Bagaimana cara pembelajarannya yang efektif dan efesien

D. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya siswa mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan / jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh penghasilan dan melestarikan budaya / tradisi / sumber daya yang menjadi ungulan daerah serta mampu bersaing secara nasional maupun global.

Supaya keunggulan yang dimiliki daerah dapat dipahami siswa dan keunggulan daerah dapat menyejahterakan masyarakatnya diharapkan keunggulan daerah dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat pada umumnya.

Sehingga masyarakat dapat menjaga kelestarian potensi daerahnya dan dapat memanfaatkan potensi daerahnya sendiri dengan semaksimal mungkin, sehingga bermanfaat bagi hidupnya, dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal :

1. Lingkup situasi dan kondisi daerah .adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tersebut yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, seni dan budaya atau lainnya yang berupa hasil bumi, tradisi, pelayanan/jasa atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.

2. Lingkup keunggulan lokal

Mencakup potensi keunggulan lokal, bagaimana mengelola, mengolah/mengemas, mengoptimalkan, memasarkan atau proses lainnya yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah sehingga dapat meningkatkan tarap hidup / kesejahteraan maupun Pendapatan Asli daerah (PAD). Maka dipandang perlu Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dikembangkan di sekolah (Setingkat SMA / MA/SMK atau sederajat)

F. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

a. Penyusunan desain

b. Kajian konsep

c. Study Literatur dan lapangan

d. Penyusunan model

e. uji coba model

f. Analisis hasil

g. Perbaikan / Penyempurnaan Model

h. Seminar ( Presentasi Hasil )

i. Finalisasi model

j. Pelaporan

G. PIHAK YANG TERIBAT DALAM PENGEMBANGAN

Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan program keunggulan lokal. Bila sekolah tidak mempunyai SDM dalam mengembangkan sekolah dan komite sekolah dapat bekerjasama dengan dengan unsur-unsur Depdiknas seperti: a). Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, b). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), c) Perguruan tinggi dan instansi/lembaga diluar depdiknas misal, Pemda/Bapeda, Dinas Departemen lain terkait, Dewan Pendidikan, Dunia usaha/industri, tokoh masyarakat, tenaga ahli individu, kelompok atau fihak lain.

a. Peran, tugas dan tanggung jawab TPK secara umum adalah sebagai berikut

· Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing;

· Menentukan komposisi atau susunan jenis keunggulan lokal;

· Mengidentifikasi bahan kajian keunggulan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing;

· Menentukan prioritas bahan kajian keunggulan lokal yang akan dilaksanakan;

· Mengembangkan silabus keunggulan lokal dan perangkat kurikulum keunggulan lokal lainnya, yang dilakukan bersama sekolah, mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP

b. Peran Perguruan Tinggi dan LPMP antara lain memberikan bimbingan dan bantuan teknis dalam:

· Mengidentifikasi dan menjabarkan keadaan, potensi, dan kebutuhan lingkungan ke dalam komposisi jenis keunggulan lokal;

· Menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran;

· Menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan jenis bahan kajian/pelajaran

c. Peran instansi/lembaga di luar Depdiknas secara umum adalah:

· Memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada di daerah yang bersangkutan, serta prioritas pembangunan daerah di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan;

· Memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;

· Memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam menentukan prioritas keunggulan lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat.

· Pemda setempat berkewajiban melengkapi sarana prasarana pendidikan yang diperlukan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

H. RAMBU-RAMBU

Berikut ini rambu-rambu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan keunggulan lokal.

a. Sekolah yang mampu mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran keunggulan lokal. Apabila sekolah belum mampu mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar beserta silabusnya sekolah dapat melaksanakan keunggulan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, atau dapat meminta bantuan kepada sekolah yang terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Bila beberapa sekolah dalam satu daerah belum mampu mengembangkan dapat meminta bantuan TPK daerah, atau meminta bantuan dari LPMP di propinsinya.

b. Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, sosial peserta didik. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak mengganggu penguasaan pada kurikulum nasional.

c. Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan peserta didik yang meliputi dekat secara fisik dan secara psikis. Dekat secara fisik maksudnya terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik, sedangkan dekat secara psikis maksudnya bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencernakan informasi sesuai dengan usianya. Untuk itu, bahan pengajaran hendaknya disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu: (1) bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru; (4) dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit dengan tidak mengenyampingkan kualitas. Selain itu bahan kajian/pelajaran hendaknya bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan nara sumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekolah, misalnya dengan memanfaatkan tanah/kebun sekolah, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu guru hendaknya dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.

e. Bahan kajian keunggulan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Namun demikian bahan kajian keunggulan lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus diajarkan mulai dari kelas X s.d XII. Bahan kajian keunggulan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester atau satu tahun ajaran.

f. Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran keunggulan lokal perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran keunggulan lokal pada setiap semester.


BAB II

PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN

BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pemberlakuan KTSP membawa implikasi bagi sekolah dalam melaksanakan KBM sejumlah mata pelajaran, dimana hampir semua mata pelajaran sudah memiliki Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk masing-masing pelajaran. Sedangkan untuk Mata Pelajaran Keunggulan Lokal yang merupakan kegiatan kurikuler yang harus diajarkan di kelas tidak mempunyai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasarnya. Hal ini memberikan peluang kepada Satuan Pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran berbasis keunggulan Lokal bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu perlu dipersiapkan berbagai hal untuk dapat mengembangkan materi pendidikan yang berbasis keunggulan lokal

Ada dua pola pengembangan Mata Pelajaran Keunggulan Lokal dalam rangka menghadapi pelaksanaan KTSP. Pola tersebut adalah:

A. PENGEMBANGAN KEUNGGULAN LOKAL SESUAI DENGAN KONDISI SEKOLAH SAAT INI

Langkah-langkah yang dapat ditempuh sekolah yang belum mampu mengembangkan mata pelajaran keunggulan lokal antara lain:

  1. Identifikasi berbagai potensi keunggulan lokal
  2. Menentukan skala prioritas potensi keunggulan lokal
  3. Menentukan mata pelajaran Pendidikan Berbasis keunggulan Lokal
  4. Menyusun Silabus Pembelajaran Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
  5. Evaluasi hasil Penyelenggaraan pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
  6. Tindak lanjut hasil evaluasi

B. PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN KEUNGGULAN LOKAL DALAM KTSP

1. Proses Pengembangan

Mata Pelajaran Keunggulan lokal pengembangannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Dengan demikian di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan keunggulan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional keunggulan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu sekolah dan komite sekolah.

Pengembangan Mata Pelajaran Keunggulan lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah

b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi keunggulan lokal

c. Mengidentifikasi bahan kajian keunggulan lokal

d. Menentukan Mata Pelajaran Keunggulan Lokal

e. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus, dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP

Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemda/Bappeda, Instansi vertikal terkait, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha/industri. Keadaan daerah seperti telah disebutkan di atas dapat ditinjau dari potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:

1) Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan daerah, baik pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (sustainable development);

2) Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan;

3) Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya, serta konservasi alam dan pemberdayaannya

b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi keunggulan lokal

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas dapat diperoleh berbagai jenis kebutuhan. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi keunggulan lokal di daerah, antara lain untuk:

1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;

2) Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu;

3) Meningkatkan kemampuan berwiraswasta;

4) Meningkatkan penguasaan bahasa Asing

c. Menentukan bahan kajian keunggulan lokal

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan keunggulan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Penentuan bahan kajian keunggulan lokal didasarkan pada kriteria berikut:

1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;

2) Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;

3) Tersedianya sarana dan prasarana

4) Tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa

5) Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan

6) Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah;

7) Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.

d. Menentukan Mata Pelajaran Keunggulan Lokal

Berdasarkan bahan kajian keunggulan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang agar bahan kajian keunggulan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah kemudian ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah untuk dijadikan nama mata pelajaran keunggulan lokal. Substansi keunggulan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

e. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP.

1) Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran keunggulan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.

b) Pengembangan Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai dan ahli lain yang relevan.

Contoh:

Mata Pelajaran : Keunggulan (Kerajinan Marmer)

Kelas/Semester : X/ I

Tahun Pelajaran : 2007 – 2008

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mendeskripsikan, mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis marmer

1.1. Mendeskripsikan macam-macam marmer

1.2. Mengidentifikasi jenis-jenis marmer

1.3. Membedakan jenis-jenis marmer

2) Pengembangan silabus secara umum mencakup:

a) Mengidentifikasi materi pembelajaran,

b) Mengembangkan kegiatan pembelajaran,

c) Mengembangkan indikator,

d) Pengembangan penilaian,

e) Pengalokasian waktu,

f) Menentukan Sumber Belajar.

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Setelah silabus selesai dibuat, maka guru perlu merencanakan pelaksanaan pembelajaran untuk satu kali tatap muka. Adapun komponen dari RPP minimal memuat:

a). Tujuan pembelajaran,

b). Indikator,

c). Materi Ajar/Pembelajaran,

d). Kegiatan Pembelajaran,

e). Metode Pengajaran,

f). Sumber Belajar

4) Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yangberkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pemeblajran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

 

Dedi Dwitagama, Sekretaris Dewan Pendidikan Jakarta Pusat

About these ads

1 Comment

Filed under Info

One response to “Model Kurikulum Keunggulan Lokal

  1. Yth Pak Dedi D.
    Terimakasih atas penjelasan tentang PBKL. Sekolah kami termasuk sekolah rintisan PBKL yang diselenggarakan oleh DITPSMA.
    Kami menunggu tulisan lain atau berita tentang program PBKL di sekolah lain.
    Terimakasih

    Ur wellcome, trm ksh jg sdh berkunjung :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s